Register
Home FEMALE INFO FeMale Herald 4 Kelemahan Sistem Zonasi PPDB 2018
10
Jul

4 Kelemahan Sistem Zonasi PPDB 2018

Tahun ini, pemerintah kembali memberlakukan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur melalui Permendikbud 14/2018.

 

Keterbatasan daya tampung hanya satu dari sekian banyak masalah yang muncul. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), lewat pantauan lapangan di berbagai daerah, menemukan empat kelemahan sistem PPDB yang membuatnya harus dirombak total atau setidaknya diperbaiki di banyak aspek.

"Masalah itu berupa munculnya jalur SKTM di Jawa Tengah dan Jawa Barat," kata Satriwan Salim, Wasekjen FSGI kepada Tirto, Senin (9/7/2018) malam. Menurut Satriwan, jalur SKTM itu mengada-ada. "Pada pasal 16 ayat 1 sampai 6 Pemendikbud Nomor 14 Tahun 2018 [tentang PPDB] tidak ada istilah Jalur SKTM," tambahnya.

Dan memang begitu adanya. Hanya ada dua pasal yang menyebut kata "SKTM" dalam aturan itu, yaitu Pasal 19 ayat 2 dan 3. Itu pun tidak ada kaitannya dengan jalur penerimaan.


Di sana hanya disebutkan kalau SMA/SMK/sederajat harus menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 20 persen dari kuota. Untuk membuktikan itu perlu lampiran SKTM dari orangtua peserta didik yang diterbitkan pemerintah.

Satriwan menilai tafsir yang sesuai dari pasal-pasal itu adalah sekolah tidak membuka jalur khusus SKTM, namun hanya memenuhi kota dari jalur normal.

Masalah kedua berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba. FSGI menemukan kasus, salah seorang siswa asal Cibinong, Bogor, menumpang nama di Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur, demi bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah itu, alih-alih di tempat asalnya. Dengan kata lain, sistem zonasi bisa dikelabui.

Hal ini dimungkinkan karena lagi-lagi pasal karet dalam Pemendikbud 14/2018 yang menyebut kalau "domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB" (Pasal 16 ayat 2).

"Pasal ini tidak mengukur dengan jelas alasan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga banyak ditemukan migrasi dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah favorit dan menutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut," terang Satriwan.


Masalah ketiga yang masih berkaitan dengan kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Di lapangan, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada di pusat kota sepi peminat. Misalnya yang terjadi di 12 SMP di Solo, Jawa Tengah, atau di 53 SMP di Jember, Jawa Timur.

Poin ini juga mengakibatkan kerugian bagi para guru. Siswa yang sedikit berbanding lurus dengan jumlah jam mengajar. "Akibatnya guru tidak mendapat tunjangan sertifikasi," kata Satriwan, yang juga merupakan guru di salah satu sekolah swasta di bilangan Jakarta Timur.

Masalah terakhir masih berkaitan erat dengan poin tiga. Ketika di satu sisi ada sekolah yang kekurangan siswa, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan peminat karena ada berada di zona padat, misalnya SMA Negeri 1 Jepon yang zonanya ada di tiga kecamatan sekaligus: Jepon, Jiken, dan Bogorejo.

"Siswa yang ingin alih jenjang jumlahnya sekitar 40 kelas, sementara hanya ada tujuh kelas yang diperebutkan di SMA Negeri 1 Jepon," kata Satriwan.


Ari Santoso, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan serta Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, coba kami minta pendapatnya mengenai temuan ini. Namun sampai berita ini ditulis keduanya belum menjawab.

Mendikbud Muhadjir Effendy sendiri telah berkali-kali berkomentar soal penerapan sistem Zonasi. Terakhir pada 6 Juli lalu. Ketika itu ia bilang kalau salah satu kendalanya adalah pola pikir orangtua siswa yang masih kolot. Mereka masih menilai ada sekolah favorit, dan ada pula yang tidak.

Kendala lain adalah masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem baru ini.

"Masih ada yang belum bisa menafsirkan peraturan secara tepat dan ada juga kondisi daerah yang belum memungkinkan untuk diterapkan sistem zonasi secara penuh," kata Muhadjir, di Padang.

 

(ps)


Sumber: TIRTO

 

Search

Advertise Here

MD's Review

Imsakiyah

imsakiyah 2018

 

FeMale Herald

FeMale Lifestyle

Entertainment

FeMale Travel

Jakarta's Info

Joy Parenting