Register
Home FEMALE INFO FeMale Herald ICW: 2017 Paling Muram Untuk Pengadilan
28
Dec

ICW: 2017 Paling Muram Untuk PengadilanPeneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Ester, menyebut tahun 2017 sebagai tahun paling muram untuk kasus suap di sektor pengadilan.

 

Catatan buruk ini telah mencoreng wajah pengadilan, bukan hanya di pengadilan tingkat satu. Namun juga di Mahkamah Konsitusi dan Mahkamah Agung.


Tahun 2017, kata Lalola, diawali oleh kasus suap yang dilakukan oleh salah satu hakim MK Patrialis Akbar. "Tahun ini dibuka oleh kasus Patrialis Akbar ketika itu hakim konstitusi terkait dengan suap yang ditanganinya terkait yudisial review uu peternakan soal kuota import daging juga yang sudah ada vonisnya," ujarnya.

 

Selain itu, ICW mencatat, MK dihadapkan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Arief Hidayat. Arief tercatat sudah dua kali dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi karena diduga melanggar nilai integritas.


Arief diduga melakukan lobi politik kepada anggota Komisi Hukum DPR untuk mempertahankan posisinya sebagai hakim MK. Lobi itu diduga ditukar dengan putusan uji materil Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tentang keabsahan panitia khusus hak angket KPK yang saat ini sedang disidangkan di MK. Arief mengakui memang pernah bertemu dengan sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.


Meski lobi politik itu di luar kepentingan fit and proper test, menurut Lalola, pertemuan merupakan suatu pelanggaran bagi ICW. "Sehingga dalam konteks itu kami berfikir apa yang dilakukan Arief Hidayat sungguh mencoreng citra MK," ujarnya.


Dalam tubuh Mahkamah Agung juga tidak jauh berbeda. Tercatat ada dua hakim dan satu orang panitera yang ditangkap KPK terkait suap penanganan perkara sejak Oktober 2017.


Kejaksaan Agung juga mendapat catatan kritis dari ICW. Tahun ini tercatat ada beberapa jaksa yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun, menurut Lalola, Ketua Kejaksaan Agung HM Prasetyo dinilai tidak koopertif ketika jaksa yang ditangkap nilai suapnya kecil alias 'suap receh'.


"Jaksa Agung tidak terlalu suportif dalam upaya pemberantasan korupsi di internal sendiri," ujar Lalola. Padahal, menurut dia, seharusnya Kejaksaan Agung berterima kasih sebab KPK sudah membantu mengungkap oknum yang nakal. "Jadi pola pikirnya harus diubah."

 

(ps)


Sumber: tempo

 

Search

Advertise Here

MD's Review

Imsakiyah

imsakiyah 2018

 

FeMale Herald

FeMale Lifestyle

Entertainment

FeMale Travel

Jakarta's Info

Joy Parenting